Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR / DPR pada 14 Agustus 2020. Seperti biasa, pada pidato ini, Presiden akan mengumumkan RUU tentang APBN tahun depan yaitu tahun 2021 yang tentunya akan sangat berubah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat banyak perubahan. Semua pemerintahan saat ini akan memikirkan 2 hal yaitu : 1) Kebijakan Countercylical untuk melawan ancaman resesi dan 2) Kebijakan penanganan kesehatan (penyediaan vaksin, obat – obatan, tenaga kesehatan). Dengan demikian, salah satu ciri khas pemerintahan Presiden Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur kemungkinan akan berkurang di tahun 2021.

The Primary Trader ingin mencatat beberapa hal yang ingin didengar oleh Investor pada pidato tahun ini :

  • Anggaran Infrastruktur Tahun 2021
  • Anggaran Kesehatan Tahun 2021
  • Defisit APBN 2021
  • Kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)
  • Kelanjutan dari RUU Omnibus Law / Cipta Kerja
  • Rencana menarik Pelaku Bisnis yang ingin relokasi dari China

Pada 3Q20, Investor yang Forward Looking seharusnya sudah mulai meng-adjust dan men-discount kondisi tahun 2021 saat ini dimana tentunya diharapkan Pandemi Covid-19 akan berkurang atau berakhir karena diharapkan vaksin sudah mulai beredar.

Perlu diketahui bahwa meskipun pemerintah meningkatkan defisit dari 3% batas maksimum menjadi ~6%, pemeringkat efek internasional seperti Moody’s dan Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia yaitu 2nd level Investment Grade dengan Outlook Stabil. Hanya S&P yang menurunkan rating Indonesia dari Stable ke Negatif.

Namun seiring dengan adanya Burden Sharing oleh BI dan BI menjadi Stand-by Buyer penerbitan obligasi dari pemerintah, risiko fiskal tampaknya berkurang sehingga mendapat respon positif dari pihak internasional.

Yield SUN 10Yr yang menjadi barometer pasar obligasi negara pun terus turun yang menandakan harga SUN terus naik. Ada pontensi Yield SUN 10Yr kembali ke level terendah sejak tahun 2018 yaitu 6.5% dalam waktu dekat.

Pada lelang obligasi 11 Agustus 2020, permintaan yang masuk untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) adalah sebesar Rp106 triliun, salah satu yang tertinggi di tahun ini. Pada lelang kemarin pun menandakan Bank Indonesia mulai membeli SUN dengan skema Burden Sharing dimana salah satunya adalah BI akan mengembalikan kupon yang diterimanya kepada pemerintah. Tentu hal ini akan dapat menghemat fiskal pemerintah. Arguably, duet Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah salah satu yang terbaik sepanjang sejarah negara Indonesia.

Semoga.